Laporan Capaian IKU Daerah — Triwulan III 2026

Penghambat: Faktor Penghambat : (1)Realisasi keuangan berlum sesuai target dikarenakan ada faktor eksternal yaitu Belanja Pegawai Tunjangan Profesi Guru yang pencairannya dilakukan secara bertahap oleh Kemenkeu langsung ke Rekening Guru/Penerima TPG (2) sistem Pelaporanya tidak langsung terintegrasi ke aplikasi penatausaahaan keuangan di daerah baik SIPD maupun SIPAK GK, Terdapat beberapa kegiatan yang belum terlaksana sesuai target seperti spesifikasi hardisk tidak sesuai dengan anggaran, serta anggaran makan minum untuk rapat pembinaan pegawai karena masih menunggu jadwal

Penghambat: Faktor Penghambat: Realisasi anggaran yang belum sesuai target dikarenakan beberapa hal: (1) Pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi yang terjadwalkan di TW 2 telah dimulai pekerjaan tetapi di TW 2 baru terselesaikan proses Tender dan Non tender karena adanya Pergeseran Anggaran dan proses LPSE . (2) Pekerjaan Fisik Pembangunan dan Rehabilitasi sebagian telah terlaksanan di TW 3 dan Penyedia belum mengajukan termin pencairan (3) Pembangunan dan Rehabilitasi kegiatan pengelolaan PAUD dari PIS terdapat beberapa lokasi yg belum terncantum nama lembaganya dan lokasi yg sasaran pekerjaan beberapa telah terlaksana pekerjaanya dengan anggaran dana desa sehingga perlu adanya DPA Perubahan

Penghambat: Penyerapan Keuangan masih dibawah target karena pencatatan pelaporan keuangan dibulan Oktober disebabkan antrian pengajuan pencairan dana

Penghambat: Capaian Kinerja Target di TW 4 Faktor Permasalahan : Kekurangan Guru SD dan SMP 2026 s.d tahun 2028 :1.342 orang karena adanya guru yg pensiun di tahun 2026-2028 sebanyak 407 orang dan kekurangan guru di tahun 2026 : 935 orang. Sedangkan Proses pencairan yang belum sesuai target dikarenkan terbatasnya ruang pertemuan dan SDM pelaksana teknis kegiatan. yang bersamaan dg penyelenggaraan Diklat BCKS sehingga kegiatan sebagian diundur di bulan Oktober

Penghambat: tidak ada hambatan kegiatan telah selesai dilaksanakan

Penghambat: Program tersebut di RKPD TA 2026 Tidak ada anggaran , sehingga menyebabkan capaian kinerja Dinas Pendidikan rendah karena sebagai pembagi

Penghambat: -, Program tersebut di RKPD TA 2026 Tidak ada anggaran , sehingga menyebabkan capaian kinerja Dinas Pendidikan rendah karena sebagai pembagi

Penghambat: Beberapa kegiatan belum dilaksanakan

Penghambat: sosialisasi dan pendataan naskah kuno tidak sesuai angkas..yg harusnya terlaksana di bulan juni mundur ke bulan juli, karena perlu kesiapan dari kapanewon untuk mendatangkan para pemilik naskah kuno

Penghambat: -, Program tersebut di RKPD TA 2026 Tidak ada anggaran , sehingga menyebabkan capaian kinerja Dinas Pendidikan rendah karena sebagai pembagi

Penghambat: Perbedaan antara kebutuhan riil dengan perencanaan awal, terutama pada belanja operasional, pengadaan peralatan, pemeliharaan kendaraan dan gedung, serta luas wilayah Kabupaten Gunungkidul dan jarak antarwilayah menyebabkan kendaraan operasional memiliki intensitas penggunaan yang cukup tinggi sehingga memerlukan pemeliharaan secara berkala. Pada pemeliharaan gedung, kebutuhan juga berbeda-beda sesuai kondisi dan usia bangunan masing-masing unit kerja

Penghambat: 1. luasnya wilayah dan kondisi geografis yang beragam, sehingga akses dan jangkauan pelayanan kesehatan belum selalu sama di setiap wilayah. Persebaran penduduk yang relatif luas serta sebagian masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan membutuhkan pelaksanaan pelayanan secara bertahap dan berbasis prioritas. 2. Masih terdapat tantangan dalam penemuan kasus secara dini, kepatuhan pengobatan, perubahan perilaku masyarakat, stigma terhadap penyakit tertentu, serta keterlibatan keluarga dalam pemantauan kesehatan

Penghambat: 1. Luas wilayah Gunungkidul dan kondisi geografis berbukit/karst menyebabkan akses tenaga kesehatan dari wilayah tertentu menuju pusat pelayanan administrasi relatif lebih sulit 2.Masih dimungkinkan adanya keterlambatan pengurusan/perpanjangan izin praktik karena kelengkapan dokumen persyaratan belum terpenuhi 3.Mobilitas tenaga kesehatan cukup tinggi sehingga data tenaga kesehatan yang aktif praktik perlu diperbarui secara berkala

Penghambat: 1. Sebaran fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana usaha yang cukup luas menyebabkan pelaksanaan kegiatan lapangan harus dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan pihak terkait perlu menyesuaikan kondisi lapangan, sehingga sebagian kegiatan belum dapat direalisasikan sesuai rencana awal 3. Realisasi belanja menyesuaikan kebutuhan riil kegiatan sehingga terdapat beberapa komponen anggaran yang belum terserap secara optimal

Penghambat: 1. Persebaran tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak merata menyebabkan kegiatan pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan secara bertahap dan berdasarkan prioritas 2. Jadwal pembinaan, verifikasi lapangan, dan koordinasi dengan tenaga kesehatan/fasilitas pelayanan kesehatan perlu menyesuaikan kondisi dan kesiapan masing-masing pihak

Penghambat: 1. Proses administrasi dan pengadaan/pertanggungjawaban kegiatan memerlukan penyesuaian agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai ketentuan 2. Beberapa komponen belanja menyesuaikan dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat sisa pengadaan 3. Adanya penyesuaian jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan yang berdampak terhadap realisasi belanja

Penghambat: Proses persiapan dokumen pengadaan belum selesai

Penghambat: Tidak terealisasinya anggaran Upah TKSK 9 Orang

Penghambat: Penerima Bansos permakanan tidak sesuai dengan target dikarenakan KPM ada yang meninggal,pindah domisili dsb

Penghambat: Perubahan BNBA Penerima setelah hasil verval dan Jumlah Nominal bansos

Penghambat: Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan angkas

Penghambat: Proses persiapan dokumen pengadaan konstruksi

Penghambat: Kegiatan 1 kali event sudah dialksanakn pada TW 3 ini, tidak alokasi anggaran pada tahun 2026

Penghambat: Kekurangan SDM

Penghambat: Jenis pelatihan belum sepenuhnya mengikuti kebutuhan industri

Penghambat: Banyak perusahaan yang tutup/ koleb

Penghambat: Tidak ada mediator

Penghambat: Persyaratan IUSP sesuai Permenkop 8 Tahun 2023 dianggap memberatkan bagi koperasi dengan skala usaha yang belum terlalu besar di Gunungkidul

Penghambat: Kesadaran Koperasi tentang pentingnya pengawsan yang terstruktur baik dari internal maupun eksternal (Dinas dan KAP) koperasi. Sehingga dapat menghambat proses pengawasan gerakan koperasi di Kab Gunungkidul

Penghambat: Laporan yang dikirimkan oleh koperasi belum disusun dengan standar yang sama sesuai dengan Permenkop No 2 Tahun 2024 sehingga memperlambat entri data koperasi ke dalam kertas kerja penilaian kesehatan koperasi

Penghambat: Belum meratanya kesadaran koperasi untuk mengikuti pelatihan dan peningkatan Kkualitas SDM sehingga koperasi yang mendaftarkan diri untuk kegiatan pelatihan belum seluruhnya

Penghambat: Persaingan dengan lembaga ekonomi lain yang kemudian ikut menjadi fakto penghambat pertumbhan lembaga koperasi dari sisi usaha

Penghambat: Kurangnya keterampilan teknis, manajemen usaha, dan pengetahuan kewirausahaan pagi pelaku umkm

Penghambat: Kurangnya saluran pemasaran dan persaingan ketat, termasuk dengan usaha besar

Penghambat: Tidak ada kendala yang berarti, capaian serapan anggaran sudah sesuai angkas TW 3

Penghambat: Tidak ada kendala yang berarti, capaian serapan anggaran sudah sesuai angkas TW 3

Penghambat: Tidak ada kendala yang berarti, capaian serapan anggaran sudah sesuai angkas TW 3

Penghambat: Tidak ada kendala yang berarti, capaian serapan anggaran sudah sesuai angkas TW 3

Penghambat: - Belanja jasa dalam proses pengadaan. - Untuk anggaran honor Tim koordinasi pengawasan penyelenggaraan perizinan, pelayanan publik dan pendapatan daerah dipangkas menjadi 4 OB disesuaikan pada anggaran perubahan menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2025

Penghambat: Pelaksanaan keg Upacara hari Sumpah pemudan dan Lomba LBB dia dakan bulan Oktober, sedangkan Alkasnya pada TW 2

Penghambat: adanya Keg Fisik yg belum terlaksana berupa pembangunan sarana olahraga karena salah input dalam proses pengadaan

Penghambat: Kegiatan 2 kali event sudah terlaksana, tidak alokasi anggaran pada tahun 2026, Tidak terdapat alokasi anggaran pada tahun 2026, • Hubungan antara model, pakaian, dan penonton bersifat satu arah. Penonton hanya duduk diam menyaksikan, membuat acara terasa berjarak dan formal.

Penghambat: Anggaran Minim, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor untuk Pemeliharaan Jaringan Listrik MPP dalam proses pengadaan, sudah sesuai dengan rencana program, Tagihan listrik yang turun karena mesin Pabrik es yang rusak selama 3 bulan, terbatasnya sarana penunjang (Komputer & printer)., Terjadi kendala karena masih melengkapi berbagai persyaratan administrasi pada kegiatan pengadaan yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan

Penghambat: 1. Keterbatasan kewenangan dinas kabupaten 2. Keterbatasan infrastruktur perikanan tangkap seperti SPBN, perbengkrlan mesin perahu, pabrik es dll 3. Kurangnya adopsi teknologi penangkapan ikan yang tepat dan menguatnya dampak negatif pemanasan global 4. Regulasi yang kurang didukung oleh instrumen pelaksanaan yang relevan menyulitkan penerapan di lapangan 5. Kelembagaan dinas yang belum ideal karena di tengah keterbatasan personil, bid tangkap masih dobel tugas di pengolahan dan pemasaran

Penghambat: Kebijakan dari pusat terkait dengan PKPN yang berubah ubah serta belum adanya juknis kegiatan -Koordinasi lintas OPD yang masih kurang terjalin dalam pelaksanaan PKPN

Penghambat: Kearifan lokal di beberapa daerah -Sinergi lintas sektor dalam pengawasan Peran aktif pokmaswas

Penghambat: -Keterbatasan anggaran -Minimnya sarana dan prasarana pengolahan -Kualitas SDM masih rendah sehingga kurang memperhatikan aspek GMP SSOP Legalitas dan sertifikasi produk belum terpenuhi

Penghambat: Kegiatan Fisik Sarana Pariwisata mundur pelaksanaanya karena menunggu ijin dari kementerian

Penghambat: keg revalidasi Geopark diundur pada TW 4 dari semula di TW3

Penghambat: sudah sesuai dengan rencana program

Penghambat: sudah sesuai dengan rencana program

Penghambat: Beberapa pengadaan masih belum dapat dilaksanakan, seperti terkait honorarium petugas IB karena bergantung pada jumlah pelayanan IB yang dilakukan petugas serta terkait pembelian nitrogen cair untuk bibit yang terhambat karena stok sebelumnya masih ada sehingga menghabiskan stok terlebih dahulu

Penghambat: Pelaksanaan pembangunan irigasi pertanian dan jalan usaha tani terhambat pada proses perencanaan antara tim teknis dengan pihak konsultan perencana

Penghambat: sampai dengan triwulan III, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana, hanaya saja ada silpa yang cukup banyak pada pembelian obat-obatan kesehatan hewan

Penghambat: sampai dengan triwulan III, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana

Penghambat: Sampai dengan triwulan III, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana, namun terdapat beberapa kegiatan yang jadwal pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kesiapan dan koordinasi antar kegiatan serta pihak terkait

Penghambat: Sampai dengan triwulan III, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana, namun terdapat beberapa kegiatan yang jadwal pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kesiapan dan koordinasi antar kegiatan serta pihak terkait

Penghambat: Sulit menemui Pemilik Perusahaan

Penghambat: Banyak Toko modern dan penjualan secara online/onlineshop

Penghambat: Inflasi

Penghambat: Syarat exspor yang terlalu rumit sehingga IKM tidak berminat menjadi pengexspor

Penghambat: Kurangnya penera

Penghambat: Kompetensi IKM yang masih mini dalam promosi

Penghambat: Kegiatan ini masih terkendala oleh rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap RPIK dan HKI merk, keterbatasan anggaran dan jangkauan sosialisasi

Penghambat: Rendahnya kesadaran pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) terhadap pentingnya kepemilikan legalitas usaha sektor industri

Penghambat: Keterbatasan kemampuan IKM dalam penggunaan teknologi menjadi kendala dalam proses registrasi dan pengisian data SIINas

Penghambat: Tidak ada quota di tahun 2026

Penghambat: Tidak terdapat alokasi anggaran pada tahun 2026

Penghambat: Pegawai yang purna tugas sangat mempengaruhi kinerja pelayanan

Penghambat: - Program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP) dari Kemendagri pelaksanaanya mundur dari time line awal., sehingga realisasi belum maksimal. - Efisiensi anggaran yang pelaksanaannya menunggu penetapan DPA perubahan.

Penghambat: Aktivasi IKD belum maksimal

Penghambat: Masih ditemui keterlambatan penduduk dalam melaporkan peristiwa kelahiran dan kematian

Penghambat: Pemenuhan sarpras hasil Rekomendasi audit SMKI

Penghambat: masih ada rakor yang belum terlaksana. larema ada agenda pemeriksaan BUMKALMA

Penghambat: anggaran sppd monev pilur pada DPA murni terdiri atas golongan IV dan III, sedangkan dalam pelaksanaannya melibatkan eselon II

Penghambat: masih ada satu angkatan sosialisasi dewan yang belum telaksanan

Penghambat: Beberapa pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena dilakukan perubahan pada APBD yang belum ditetapkan

Penghambat: Proses administrasi terhambat karena kantor penyedia jasa berada di luar kota (DKI Jakarta) dan ada kegiatan yang dilakukan perubahan pada APBD yang belum ditetapkan

Penghambat: Pada kegiatan tertentu, harus menyesuaikan jadwal dengan nara sumber dan pelaksanaan penilaaian EPSS jadwal ditentukan tim penilai

Penghambat: Beberapa kegiatan dilaksanaka menyesuaikan jadwal nara sumber

Penghambat: -, --, Anggaran dirasionalisasi, Faktor Penghambat : tidak ada usulan untuk kegiatan DAIS kebudayaan karena efisiensi anggaran., Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta tahun 2026 tidak berbiayai Dana Keistimewaan atau DAU, Pada tahun 2026 tidak melaksanakan program dais urusan kebudayaan, Pendataan dan pelestarian budaya belum optimal serta partisipasi generasi muda masih perlu ditingkatkan., Program tidak dapat dilaksanakan karena adanya penyesuaian terhadap regulasi anggaran Dana Keistimewaan (DAIS). Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait agar dapat dilakukan penyesuaian perencanaan atau pengusulan kembali program pada periode anggaran berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku., Sering terjadi perubahan kebijakan terkait pelaksanaan program Dais., Tidak ada alokasi anggaran pada tahun 2026, Tidak mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2026, Tidak terakomodasinya kegiatan program pada tahun anggaran 2026 yang disebabkan oleh dinamisnya perubahan kebijakan se

Penghambat: Terdapat kegiatan yang masih menunggu jawaban dari ANRI terkait Kearsipan

Penghambat: - Fasilitasi bantuan hukum sesuai dengan jumlah perkara hukum yang masuk dan penyerapan anggaran pendukung sesuai dengan kebutuhan - Menunggu penetapan perubahan DPA

Penghambat: Ada penambahan dan pergeseran anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan terkendala menunggu penetapan perubahan DPA .

Penghambat: -, Adanya dinamika kebijakan penganggaran Dana Keistimewaan (DAIS) yang sering berubah, sehingga berpengaruh terhadap konsistensi perencanaan dan realisasi anggaran program., Belanja kegiatan belum terealisasi secara menyeluruh., Belanja menggunakan E-Purchasing sehingga terdapat sisa Anggaran., Berdasarkan hasil koordinasi dengan Bappenas, jadwal pelaksanaan Pra Revalidasi yang semula direncanakan pada bulan Mei diundur menjadi bulan Oktober sehingga memerlukan penyesuaian jadwal seluruh rangkaian kegiatan pendukung. Penyusunan dokumen untuk memenuhi persyaratan Revalidasi III UNESCO masih dalam proses karena masih menunggu kelengkapan data dan informasi dari ketiga kabupaten (Gunungkidul, Wonogiri, dan Pacitan). Pelaksanaan Pra Revalidasi mengalami penundaan mengikuti rekomendasi Bappenas sehingga beberapa kegiatan pendukung juga ikut mengalami penyesuaian jadwal.RISNOVDAL: penyelesaian data dukung pengendalian dan pelaporan belum seragam dalam penyediaannya, dinamika aplikasi pelaporan dan pengendalian, p

Penghambat: Adanya perubahan jadwal kegiatan DPRD yang mendadak sehingga banyak kegiatan yang mengalami pergeseran dan perubahan jadwal serta silpa yang tinggi dari kegiatan untuk fasilitasi DPRD karena dari anggaran yang terpasang tidak digunakan secara optimal.

Penghambat: BidreN: lomba kalurahan inovatif dari soalisasi dan seleksi telah dilaksanakan dan belum dilakukan penilaian akhir dan pengumuman pemenang. RISNOVDAL: penyelesaian data dukung pengendalian dan pelaporan belum seragam dalam penyediaannya, dinamika aplikasi pelaporan dan pengendalian, pemahaman insan perencana sekaligus evaluator perlu ditingkatkan

Penghambat: IPW: -Beberapa kegiatan mengalami penyesuaian jadwal karena menyesuaikan ketersediaan narasumber maupun agenda pihak terkait. -Proses pencairan anggaran masih memerlukan penyelesaian administrasi sehingga belum dapat direalisasikan sesuai jadwal. -Adanya penyesuaian agenda rapat dan perjalanan dinas menyebabkan perubahan jadwal beberapa kegiatan. -Pelaksanaan kegiatan penyusunan Masterplan Geopark sudah dalam proses penyusunan. -Honorarium Pernyusunan Perbup belum dilaksanakan. PKRPM:- Keterbatasan personel vs banyaknya agenda acara yang harus dihadiri, menyebabkan jadwal internal bidang yang telah disusun harus dijadwalkan ulang. - Banyaknya mandatory tusi yang melekat di bidang (seperti kemiskinan dan stunting) menyebabkan tugas pokok dan rutin kurang fokus untuk bisa diselesaikan sesuai jadwal. PMPSDA: - Honorarium TA tidak dapat dicairkan karena keterbatasan waktu - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian belum dapat direalisasikan

Penghambat: Keterbatasan SDM di setiap SKPD karena mutasi maupun purna tugas yang membuat SDM mengalami double job sehingga mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan

Penghambat: keterbatasan kemampuan dan jumlah SDM di OPD ataupun di BKAD , Mundurnya realisasi anggaran karena menunggu proses perubahan

Penghambat: - Jadwal pelaksanaan kegiatan tergantung dengan pihak luar

Penghambat: - Ketersediaan narasumber dan peserta diklat

Penghambat: ada beberapa uji yang perlu dilakukan dilaboratorium dan membutuhkan anggaran, saat ini belum tersedia anggarannya, karena menunggu penetapan perubahan anggaran

Penghambat: tidak ada masalah Telah dilaksanakan pemberian Anugerah Krenovamaskat tahun 2026

Penghambat: - dalam melaksanakan kegiatan pengadaan modal terkendala pada anggaran di DPA yang tidak sesuai dengan harga pasar - pembinaan karyawan oleh Bupati dan Wakil Bupati belum bisa terlaksana dikarenakan belum mendapat jadwal dari Bupati dan Wakil Bupati, - Pengadaan barang dan jasa yang mengalami keterlambatan, 1. Belanja anggaran menyesuaikan siklus kepegawaian terkait mutasi, kenaikan pangkat, juga pensiun. 2. Pembayaran BPJS PPPK Paruh Waktu dibayar sesuai tagihan. 3. Pembayaran Listrik - Air dibayar sesuai tagihan penggunaan., 1. Belanja gaji realisasi 67% karena adanya pegawai yang pensiuan. 2. Rakor dan penyelenggaraan SKPD realisasi 28% dikarenakan pembinaan bupati dan wakil belum terlaksana. 3. Realisasi surat menyurat 45% karena pagu rapat geser ke pembelian box arsip, a. Terdapat belanja modal yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini sehingga dilakukan penggantian item pembelian yang semula komputer menjadi laptop b. Adanya kekosongan jabatan pada Sub Bagian PK dan beberapa personil pensiun pada ta

Penghambat: -Keterbatasan jumlah atau distribusi SDM pengawasan dibandingkan dengan banyaknya penugasan dan luas cakupan pengawasan. -Pergeseran jadwal kegiatan akibat perubahan penugasan, penyesuaian surat tugas, atau kebutuhan koordinasi dengan pihak terkait. -Data dan dokumen pendukung dari perangkat daerah atau kalurahan belum tersedia secara lengkap dan tepat waktu. -Realisasi anggaran belum selalu sejalan dengan realisasi kinerja karena efisiensi biaya, kegiatan yang masih berlangsung, atau administrasi pertanggungjawaban yang belum selesai. -Perubahan anggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran dapat menyebabkan pelaksanaan kegiatan bergeser dari jadwal awal.

Penghambat: Ada beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya terealisasi dikarenakan sebelumnya mengalami perubahan arkas, dan kegiatan pada akhir triwulan sehingga mempengaruhi SPJ dan akan dijadwalkan kembali pada TW berikutnya.

Penghambat: -, tidak ada alokasi anggaran di tahun 2026

Penghambat: -, tidak ada alokasi anggaran di tahun 2026

Penghambat: Ada beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya terealisasi dikarenakan sebelumnya mengalami perubahan arkas dan akan dijadwalkan kembali pada TW berikutnya., tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

Penghambat: kegiatan Apresiasi Paskibraka belum dilaksanakan

Penghambat: Honorarium Tim Pemantau belum Ter SPJ kan

Penghambat: Tidak terdapat hambatan dalam kegiatan

Penghambat: tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

Penghambat: tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

Penghambat: 1.) Kebijakan penggunaan KKPD masih terkendala keterbatasan penyedia yang menyediakan pembayaran melalui QRIS. Selain itu, realisasi belanja melalui KKPD diperhitungkan pada bulan berikutnya. 2.) Perubahan kebijakan pemerintah pusat, seperti kenaikan harga BBM nonsubsidi, bersamaan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah, berdampak pada pelaksanaan kegiatan., Adanya pengandaan yang sampai sekarang belum terlaksana di BPBJ dan kemudian di kembalikan ke OPD., Beberapa dokumen perencanaan dan penganggaran masih memerlukan proses penyusunan, penyesuaian, dan koordinasi. Pelaksanaan administrasi juga memerlukan ketepatan waktu dalam pengumpulan data, penyelesaian dokumen pertanggungjawaban, serta penyesuaian dengan jadwal dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah., Belanja diklat belum terlaksana, menyesuaikan tawaran diklat yang sesuai, jadwal diklat yang sudah masuk ada di triwulan IV, Belanja outsourcing baru dibayarkan pada bulan Oktober. Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana gedung serta SP

Penghambat: Telatnya proses pengadaan yang mengakibatkan beberapa kegiatan belum bisa terlaksana sesuai angkas.

Penghambat: ada beberapa sub kegiatan yang belum terealisasi sesuai angkas di karenakan di tw ini pada tahap identifikasi kerusakan SR

Penghambat: Tidak adanya anggaran PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

Penghambat: ada sub kegiatan yang belum terlaksana di karenakan baru tahap indetfikikasi kerusakan bangungan IPLT sehingga serapa belum maksimal.

Penghambat: Tidak ada masalah dan faktor penghambat

Penghambat: adanya serapan anggaran di TW 2 yang belum maksimal sesuai dengan angkas di karenakan terlambatnya proses pengadaan di BPJBJ karena menunggu hasil review irda.

Penghambat: Proses harmonisasi dan pembahasan rancangan produk hukum oleh Bagian Hukum Setda belum selesai sehingga penomoran produk hukum belum dapat diperoleh.

Penghambat: kegiatan belum maksimal di karenakan penyedia aspal hanya ada 2, kemudian OPD antri untuk mendapatkan aspal karena penyedia sedang melaksanan pekerjaan tol.

Penghambat: Tidak ada masalah ataupun penghambat

Penghambat: Masih diperlukan sinkronisasi dan pemutakhiran data KP2B, kawasan hutan, serta LBS dalam penyusunan RDTR. Selain itu, sebagian permohonan KKPR masih memerlukan perbaikan dokumen, dan beberapa kegiatan masih dalam proses pengadaan atau penyelesaian dokumen teknis.

Penghambat: - Pelaksanaan pekerjaan fisik mundur karena Adanya masukan dari Paniradyo Keistimewaan dan juga Tim Teknis serta BPBJ Setda terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa sehingga perlu pendalaman dalam telaah dokumen pelaksanaan, Adanya perubahan harga katalog menyebabkan proses pengadaan mundur, sehingga realisasi baru dapat dilakukan pada Triwulan III, Di tahun 2026 OPD tidak mendapatkan anggaran DAIS, Pelaksanaan kontrak mengalami kemunduran akibat penyesuaian jadwal kegiatan dan proses pengadaan yang tidak dapat diubah secara manual dalam sistem, sehingga berdampak pada mundurnya jadwal pelaksanaan dan penyerapan anggaran. Selain itu, rancangan Peraturan Bupati tentang RTBL masih dalam proses pembahasan dengan Bagian Hukum Setda.

Penghambat: Tidak ada masalah ataupun faktor penghambat,

Penghambat: Tidak adanya anggaran di PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Penghambat: Tidak ada masalah ataupun penghambat

Penghambat: Tidak ada masalah ataupun penghambat

Penghambat: Tidak adanya anggaran di PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Penghambat: pada sub kegiatan Penyusunan dokumen rencana kontijensi yaitu ada penyusunan 2 dokumen rencana kontijensi, masih ada dokumen renkon 1 yang belum dilaksanakan yaitu renkon gempa bumi, karena masih dalam tahap persiapan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

Penghambat: tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan sudah terealisasi sesuai anggaran kas

Penghambat: Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan angkas dan perencanaan

Penghambat: Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan angkas dan perencanaan

Penghambat: Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan angkas dan perencanaan

Penghambat: Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan angkas dan perencanaan

Penghambat: Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan angkas

Penghambat: Pelaksanaan kegiatan dan capaian menyesuaikan kebutuhan layanan di UPT PPA

Penghambat: sampai dengan triwulan III, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana

Penghambat: sampai dengan triwulan III, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana

Penghambat: sampai dengan triwulan III, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana

Penghambat: Penyelesaian permohonan memerlukan tahapan verifikasi dokumen, survei lokasi, dan proses koordinasi dengan instansi terkait sebelum proposal dapat diteruskan untuk memperoleh izin

Penghambat: Proses pendaftaran tanah masih bergantung pada tahapan administrasi dan pelayanan pengukuran oleh BPN. Berkas bidang tanah TPR Baron masih menunggu antrean petugas ukur, sedangkan bidang tanah Kepek Ngobaran masih harus melanjutkan proses permohonan SK Hak

Penghambat: Pelaksanaan kegiatan memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya terkait alih fungsi lahan, serta penyelesaian administrasi perizinan dan kewajiban penggunaan tanah Kasultanan

Penghambat: Proses pendaftaran dan pengukuran tanah masih memerlukan penyelesaian administrasi serta tindak lanjut pelayanan BPN. Pada penanganan permasalahan pertanahan, pengumpulan dokumen kronologis dan identitas kependudukan terkendala keberadaan ahli waris yang berada di luar daerah

Penghambat: Jumlah dokumen yang masuk belum banyak, belum mencapai target

Penghambat: - Adanya perubahan sistem dalam penyusunan pengambilan data untuk menyusun laporan dan keterbatasan personil, - Musim kemarau panjang menyebabkan pengambilan sample air sungai belum bisa dilaksanakan, - Adanya kebijakan baru dalam mekanisme pengadaan jasa konsultan

Penghambat: Kegiatan pengadaan / pembangunan fisik taman dan pagar mundur karena adanya perubahan desain dan pergantian sementara pejabat pembuat komitmen

Penghambat: Tidak ada alokasi anggaran pada tahun 2026, namun tertulis pada renstra

Penghambat: Keterbatasan anggaran sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan tidak sebanding dengan jumlah yang seharusnya diawasi

Penghambat: Ada efisiensi anggarang sehingga volume pembinaan berkurang

Penghambat: Jumlah anggaran terbatas sehingga tidak bisa mencapai target fisik secara optimal

Penghambat: keterbatasan personil sehingga pengaduan yang masuk tidak bisa dengan cepat terselesaikan

Penghambat: adanya pegawai paruh waktu yang pensiun sehingga jumlah tenaga terbatas

Penghambat: capaian kinerja program baru bisa didapatkan angkanya pada akhir tahun

Penghambat: capaian kinerja program yang dipakai adalah capaian triwulan IV adanya JLOP yang mengundurkan diri

Penghambat: capaian kinerja program baru bisa didapatkan angkanya pada akhir tahun

Penghambat: Belanja upah pungut menyesuaikan realisasi penerimaan. Pemeliharaan APJ masih dalam proses pemilihan penyedia di Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Jasa inventarisasi APJ Non APP di 18 Kapanewon belum selesai dilaksanakan

Penghambat: Pelaksanaan pemeliharaan joglo mengalami penundaan akibat penyesuaian struktur anggaran dari paket glondongan menjadi pekerjaan fisik yang melibatkan jasa konsultan perencana dan pengawas, sehingga pelaksanaan kegiatan menunggu penetapan dan proses administrasi pendukung.

Penghambat: Program ini mempunyai target fisik dan keuangan 0 sesuai dalam dokumen Renja dan Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2026

Penghambat: Program ini mempunyai target fisik dan keuangan 0 sesuai dalam dokumen Renja dan Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2026

Penghambat: Program ini mempunyai target fisik dan keuangan 0 sesuai dalam dokumen Renja dan Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2026

Penghambat: Program ini mempunyai target fisik dan keuangan 0 sesuai dalam dokumen Renja dan Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2026

Penghambat: Capaian program terkendala oleh adanya anggaran yang tidak dapat terserap, penyesuaian anggaran yang belum terakomodasi dalam SIPD, keterlambatan penyelesaian SPJ akibat pelaksanaan kegiatan pada akhir bulan, serta pergeseran jadwal kegiatan yang menyesuaikan pelaksanaan Pemilihan Lurah di beberapa Kalurahan Rintisan budaya., Di tahun 2026 OPD tidak mendapatkan anggaran DAIS, Jumlah peserta kontes sapi masih dinilai kurang terutama pada sejumlah kategori kontes, pada tahun 2026 tidak mendapatkan alokasi Danais